Buntut Dahlan Gebrak Meja, Bos PLN Rapat Sampai Jam 12 Malam

Jakarta - Pada Kamis 10 April 2014, Menteri

BUMN Dahlan Iskan marah besar saat rapat

dengan direksi Pertamina dan PLN, ketika

membahas kesepakatan harga pembelian listrik

panas bumi (geothermal). Direktur Utama PLN

Nur Pamudji mengaku terus rapat untuk

membahas harga tersebut.

Nur mengaku, pekan ini diusahakan akan ada

kesepakatan antara PLN dengan Pertamina soal

pembelian listrik panas bumi oleh PLN dari

pembangkit listrik milik Pertamina.

"Dalam progres minggu ini akan ada. Nanti ada

beritanya lagi. Kami terus rapat, kemarin sampai

jam 12 malam. Kami ingin batas waktu

ditentukan sudah ada," kata Nur usai

menandatangani kerjasama pemberantasan

korupsi dengan Transparansi Internasional

Indonesia (TII) di Blok S, Jakarta, Selasa

(2/4/2014).

Dia juga mengatakan, Kamis lusa atau paling

lambat Jumat sudah ada penandatanganan

kesepakatan harga listrik panas bumi tersebut,

antara direksi PLN dengan direksi Pertamina.

"Jangan dibocorkan dulu, yang penting ada

progres dan perbaikan," jelas Nur.

Sebelumnya, Dahlan memberi tugas kepada

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan

Manufaktur BUMN Dwijanti Tjahjaningsih

menyusun waktu pertemuan dalam 1 minggu.

Pertemuan tersebut untuk menyepakati perjanjian

jual beli pembangkit listrik tenaga panas bumi.

"Kita putuskan. Kementerian BUMN nggak peduli.

Yang penting jadwal. Kapan PLN dan Pertamina

tandatangani PPA di 9 geothermal. Dalam

seminggu, jadwal penandatangan PPA di lokasi A, Bila dalam 1 minggu ke

depan tidak ada

kepastian tanda tangan jual-beli ini, Dahlan akan

menjatuhkan sanksi kepada direksi kedua BUMN

energi tersebut.

"Silakan kalau nggak diatur. Kalau seminggu

nggak ada, maka akan ada sanksinya,"

terangnya.

Dahlan mengaku heran atas sikap direksi PLN

dan Pertamina. Karena Indonesia memiliki potensi

besar di dalam energi panas bumi. Selain potensi,

pasar listrik Indonesia juga sangat jelas.

"Negara ini memiliki potensi terbesar geothermal

terbesar dunia. Geothermal di bawah Pertamina.

Pertamina, nggak bisa jual selain ke PLN. Kalau

nggak sepakat. Ini memalukan. Akal sehat nggak

masuk akal karena kemampuan ada, barang ada,

penjual ada, pembeli ada. Yang perlu itu orang

se-Indonesia," paparnya.

B, C. Caranya terserah," jelasnya.